Pages

Minggu, 14 Oktober 2012

Konstitusi dan Tata Perundang-undangan dalam Kehidupan Kenegaraan



NAMA: AZHAR AZHADI KARIM
KELAS: PBA 1 A                                                             
TUGAS CIVIC EDUCATION PEMBAHASAN Konstitusi dan Tata Perundang-undangan dalam Kehidupan Kenegaraan
Konstitusi adalah ketentuaan yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh sekelompok orang dan kemudian dijjadikan sebagai acuan untuk suatu masyarakat disebuah tempat atau wilayah. Pada negara-negara yang bersandar pada demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Dengan begitu hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik ruang lingkup konstitusionalisme demokratis meliputi: (1)  Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum. (2) Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. (3) Peradilan yang bebas dan mandiri. (4) Pertanggung jawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari kedaulatan rakyat.
Klasifikasi konstitusi, yaitu: (1) konstitusi tertulis dan tidak tertulis. (2) konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. (3) konstitusi derajat-tinggi dankonstitusi tidak derajat-tinggi. (4) konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. (5) konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan perlementer.
Dalam sistem ketatanegaraan modern, terdapat dua model perubahan konstitusi, yaitu: renewal (pembaruan) dan amandement (perubahan).Renewal adalah sistem perubahan yang secara keseluruhan sehingga konstitusi lama tidak digunakan yang digunakan hanya konstitusu baru. Sedangkan amandement adalah apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku atau dengan kata lain amandement merupakan bagian yang menyertai konstitusi awal. Hieraki perundang-undangan:
1)      Undan-Undang Dasar 1945
2)      Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3)      Peraturan Pemerintah
4)      Peratura Presiden
5)      Peraturan Daerah, yang meliputi: Peraturan Daerah Provinsi,Kabupatan/Kota dan Desa.
Setiap negara yang berasaskan pada demokrasi maka konstitusi demokrasi merupakan sarana agar menjamin terwujudnya demokrasi dinegara tersebut. 

0 komentar:

Poskan Komentar

 

Blogger news

Blogroll

About